Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – sejumlah organisasi hak asasi manusia, khususnya Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa-Saudi, telah mengeluarkan peringatan mendesak bahwa pemerintah Arab Saudi kemungkinan akan melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan hukuman mati setelah musim haji berakhir dan perhatian media internasional berkurang.
Kekhawatiran ini muncul berdasarkan dokumentasi yang dipublikasikan, yang menunjukkan bahwa sedikitnya 54 warga Saudi yang ditahan di penjara-penjara negara tersebut menghadapi ancaman eksekusi dalam waktu dekat. Menurut klaim organisasi-organisasi tersebut, sebagian besar dari mereka dituntut karena tuduhan yang bersifat politik atau karena mengungkapkan pandangan dan pendapat mereka.
Daftar yang dipublikasikan oleh Organisasi Hak Asasi Manusia Eropa-Saudi melalui platform media sosial X menunjukkan bahwa para terdakwa berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ulama dan pendakwah agama hingga pengunjuk rasa damai dan aktivis hak asasi manusia. Di antara mereka terdapat pula lima terdakwa yang masih di bawah umur pada saat penangkapan atau proses peradilan berlangsung.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa angka yang diumumkan kemungkinan hanya menggambarkan sebagian dari kondisi yang sebenarnya, dan jumlah orang yang menghadapi ancaman hukuman mati bisa jadi jauh lebih besar daripada angka yang telah dipublikasikan.
Para aktivis hak asasi manusia berpendapat bahwa situasi keamanan yang ketat di Arab Saudi serta tekanan yang diberikan kepada para tahanan dan keluarga mereka—termasuk ancaman penuntutan apabila berhubungan dengan lembaga-lembaga asing—telah menghambat terungkapnya skala sebenarnya dari kasus-kasus tersebut.
Menurut organisasi-organisasi tersebut, bukti yang ada menunjukkan bahwa hukuman mati masih digunakan sebagai alat untuk menciptakan efek jera politik, membatasi pihak-pihak oposisi, dan membungkam suara-suara kritis maupun reformis di Arab Saudi. Para pengkritik menilai praktik tersebut bertentangan dengan komitmen dan standar internasional di bidang hak asasi manusia.
Your Comment